Minta Pemerintah Revisi RUU Minuman Beralkohol, Ketua Fraksi PAN; Miras Mengancam Generasi Milenial
Ilustrasi foto minuman Keras (Colton Sturgeon/Unsplash)

Bagikan:

Saleh Partaonan Daulay, Ketua Fraksi PAN DPR RI, mengkhawatirkan dampak negatif dari Perpres miras. Ia ingin pemerintah mengkaji ulang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Saleh berpendapat isi perpres tersebut mengandung pasal-pasal yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat.

"Harus direview dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudharatnya sudah pasti lebih banyak. Kalau perlu, perpres tersebut segera direvisi. Pasal-pasal tentang mirasnya harus dikeluarkan," ucap Saleh, Senin, 1 Maret.

Anggota Komisi IX DPR tersebut juga mempertanyakan aturan distribusi miras. Miras sudah diatur hanya boleh beredar di daerah tertentu.

Saleh mengungkapkan bahwa batasan-batasan peredaran miras sangat sering dilanggar. Ia khawatir dengan adanya perpres, perdagangan miras malah semakin merajalela. 

"Selain itu, sangat dikhawatirkan akan maraknya miras oplosan, ilegal, dan palsu beredar di luar provinsi yang diperbolehkan dalam perpres. Ini sangat sering terjadi. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya," ungkap legislator asal Sumatera Utara itu.

Pemerintah Harus Memperhitungkan Mudarat Miras

Menurut Saleh, adalah fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras. Pasalnya, miras dikhawatirkan dapat memicu tindakan kriminalitas. Dimana para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya. 

"Pengaruh minuman memang sangat tidak baik. Kalau sudah kecanduan, sulit untuk menormalisasikannya kembali," kata wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan itu.

Apabila alasan perpres untuk mendatangkan devisa, Saleh menilai pemerintah perlu menghitung dan mengkalkulasi ulang berapa pendapatan yang bisa diperoleh negara dari miras tersebut.

Kemudian, pemerintah juga harus membandingkan dengan mudarat dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat miras.

"Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini cukup termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini," kata Saleh.

Industri Miras Disahkan Sebagai Daftar Positif Investasi (DPO)

Diketahui, Pemerintah telah mengesahkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Industri minuman keras ini diketahui sebelumnya masuk dalam kategori bidang usaha yang tertutup.

Pengesahan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021. Akan tetapi, pengesahan untuk berinvestasi di industri ini merupakan penanaman modal baru. 

Investasi ini pun hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Ikuti Terus berita dalam negeri dan luar negeri terbaru dari VOI.

Terkait